Tingkatkan Kapasitas Pengelola BLU/BLUD di Gorontalo, Kanwil DJPb Adakan FGD

INDONESIASATU.CO.ID:

gorontalo - Kamis (12/4) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyelenggarakan focus group discussion (FGD) pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Acara ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BLU/BLUD di wilayah Gorontalo. Hadir dalam acara tersebut adalah pimpinan satker BLUD beserta Asisten II Pemprop, Asisten Bidang ekonomi, Kepala DPPKAD kota/kabupaten se-Provinsi Gorontalo, dan pimpinan BLU Universitas Negeri Gorontalo dan BLU Bandara Jalaludin Gorontalo. Bertempat di Aula Mohuyula, tidak kurang dari 60 orang peserta tampak antusias mengikuti acara tersebut hingga selesai. 
Pukul 08.30 WITA, acara dibuka oleh Ismed Saputra, Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Ismed menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan BLU agar kinerja keuangan satker sehat dan pelayanan kepada masyarakat semakin bagus. “Kemajuan teknologi berlangsung sangat cepat, praktis, dan mudah. Hal ini sangat membantu pekerjaan kita sehari-hari. Harapan kita, kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas satker agar semakin efisien dan efektif. Perbaikan pelayanan publik salah satu tujuan dibentuknya satker BLU. BLU yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan” demikian paparnya.   
Selanjutnya acara diisi pemaparan materi dari narasumber Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU Ditjen Perbendahararaan, Kementerian Keuangan. Ana Mardiana, Kasubdit PPK BLU III DJPb menyampaikan materi pertama terkait pengelolaan BLU secara konsepsi dan tata caranya. Dalam materi ini dikenalkan filosofi pengelolaan keuangan BLU dan tata cara pengelolaan mulai dari penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, penetapan tarif layanan, pengelolaan kas, investasi, pengelolaan aset, akuntansi dan pelaporan keuangan, hingga manajemen Dewan Pengawas. Materi kedua adalah mekanisme penetapan tarif layanan BLU oleh Nurul, staf Subdit PPK BLU III, DJPb. Dalam materi ini disampaikan tentang mekanisme penyusunan dan penetapan tarif layanan BLU.  
Acara kemudian dilanjutkan diskusi dengan peserta yang dipandu oleh Herry Kuswanto, pejabat pengawas yang membidangi pembinaan BLU pada kanwil DJPb gorontalo. Diskusi tersebut membahas berbagai macam permasalahan pengelolaan BLU. Beberapa hal yang terungkap dalam diskusi terkait pengelolaan aset idle, pengelolaan karyawan BLU non-PNS, dan mekanisme kerjasama operasi serta kerjasama pemanfaatan aset. Sedangkan dari beberapa BLUD RSUD menanyakan tentang mekanisme fleksibiltas pengelolaan belanja dan mekanisme penyusunan laporan keuangannya. Satu per satu pertanyaan yang terkait mekanisme pengelolaan BLU dapat dituntaskan dengan baik oleh narasumber. Sementara pertanyaan yang bersifat persoalan yang banyak di luar kewenangan PPK BLU seperti mekanisme kerjasama BPJS akan ditampung dan dijadikan bahan perbaikan kebijakan pengelolaan BLU berikutnya.     

 

Index Berita